Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Lingkungan Hidup (LH) mengelola secara mandiri pengolahan sampah Refuse-Derived Fuel (RDF) demi efektifitas anggaran.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengungkapkan, sejauh ini RDF yang ada di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi dibangun pihak ketiga dengan dana pinjaman sebesar Rp900 miliar.
Bila RDF dengan skema yang sama diproyeksikan akan dibangun di seluruh kota administrasi di Jakarta maka akan berpotensi merugikan. Terlebih Komisi D khawatir RDF akan bernasib sama seperti pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter yang sudah 11 tahun tak kunjung selesai dan menanggung bunga cukup tinggi.
“Saya pesimis kalau sampai berbicara menggunakan anggaran pihak ketiga, nanti nasibnya akan sama dengan ITF yang sampai hari ini belum jalan dari tahun 2011. Kalau anggarannya cuma Rp900 miliar, saya berharap pakai APBD saja,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/5).
Ida berharap Dinas LH Jakarta lebih memprioritaskan pembangunan RDF karena dana yang dibutuhkan tidak sebesar ITF namun memiliki manfaat yang lebih baik. Bahkan RDF tidak perlu membayar komisi setiap tahunnya.
“Artinya ini (RDF) lebih efektif, bahkan kita tidak perlu ada tipping fee hanya operasional dan PJLP saja. Sedangkan ITF nantinya kita harus bayar tipping fee setiap tahunnya kepada investor,” ucapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto mengaku siap untuk mengkaji lagi pembiayaan pembangunan RDF yang akan datang dengan menggunakan APBD.
“Kalau memang disetujui oleh tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kami akan upayakan dibangun oleh dana APBD,” ungkapnya.
Asep menjelaskan RDF yang saat ini sedang dibangun di Bantargebang ditargetkan selesai tahun ini dan dapat mengolah sampah sebanyak 2000 ton perhari serta dapat menghasilkan pemasukan untuk Pendapatan Daerah.
“RDF akan mengolah sampah menjadi bahan baku pengganti batu bara hingga 800 ton. Itu akan dijual lagi ke pabrik semen dan pabrik listrik. Bahkan pabrik semen Indocement dan SBI sudah mau menerima,” tandasnya. (DDJP/gie)