Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi program penanganan banjir menyusul banjir yang terjadi di empat kecamatan di Jakarta Selatan akhir pekan kemarin.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdul Goni mengatakan, untuk Jakarta Selatan memang perlu dapat penanganan serius karena memiliki banyak lanskap dataran rendah, berbeda dengan wilayah lain. Selain itu masih banyak sungai di Jakarta Selatan yang belum tersentuh normalisasi.
“Jadi memang harus di normalisasi, dibuat turap atau sheet pile-nya diperbaiki. Ini yang harus diambil langkah-langkah supaya itu tidak terulang kembali,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/2).
Ghoni meyakini dengan normalisasi saluran maupun sungai, maka debit air yang melintasi Jakarta Selatan dapat cepat mengalir ke hilir tanpa hambatan. Hingga saat ini menurutnya masih ada sejumlah kali yang membutuhkan normalisasi. Sebagai contoh Kali Grogol dan Kali Krukut.
“Kalau kali-kali itu tidak dinormalisasi mustahil banjir di Jakarta Selatan bisa terkendali, tidak akan mengurangi banjir,” ungkapnya.
Sementara itu Anggota Komisi D lainnya, Tandanan Daulay menyarankan kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera melakukan pembebasan lahan di sekitar bibir sungai untuk dilanjutkan pemasangan saluran penghubung (PHB) yang melintas disepanjang 13 Sungai DKI Jakarta.
Menurut Daulay, penerapan tersebut harus diselaraskan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pelaksanaan teknis fisiknya.
“Kalau semua itu terlaksana, saya yakin genangan-genangan banjir itu bisa teratasi dengan baik,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)