Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga untuk hadirkan optimisme pembangunan infrastruktur seperti jalanan umum, sarana dan prasarana Ibukota. Selain itu juga Komisi D berharap agar percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur dapat dinikmati seluas-luasnya oleh warga Jakarta.
Saat rapat kerja membahas rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 bersama Eksekutif, Komisi D menilai pembangunan dan perbaikan infrastruktur belum tersebar secara merata di DKI Jakarta.
Melihat hal itu, Ketua Komisi D Iman Satria berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menghadirkan solusi atas pembangunan jalan yang berada di sekitar masyarakat.
“Contohnya adalah jalan setapak, selalu dianggap tidak ada di dalam peta dan tidak ada di dalam anggaran. Tapi ternyata wilayah jalan setapak ini banyak sekali dan tidak tersentuh. Saya mohon terobosan dapat dilakukan,” pintanya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi D Bestari Barus kepada Dinas Bina Marga harus memiliki optimisme dalam menjalankan ragam pembangunan yang saat ini berjalan di DKI Jakarta.
“Coba tunjukkan optimisme pembangunan yang sudah dilakukan, ini masyarakat banyak yang hadir. Tempat mereka ada yang 10 tahun belum diaspal, ada juga yang 30 tahun,” katanya.
Sementara itu, Asisten Pembangunan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Yuzmada Faisal menjelaskan pihaknya akan berusaha untuk lakukan percepatan pembangunan jalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Soal jalan setapak, akan saya coba dorong untuk percepat karena status asetnya masih ada di Dinas Perumahan Rakyat sebagai legal-nya. Jadi masih ada dualisme penugasan disana,” katanya. (ddjp/alw)