Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera mengevaluasi 183 lokasi titik pendistribusian pangan murah bersubsidi di seluruh wilayah Ibukota.
Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Yusuf menyampaikan, evaluasi diperlukan lantaran pihaknya banyak mendapat aduan dari warga penerima manfaat, terkait sulitnya mendapat pangan yang telah disubsidi Pemprov DKI. Padahal program ini diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat menengah kebawah dan menurunkan angka stunting di Jakarta.
“Jangan sampai penerima manfaat, ingin membeli barang yang mereka inginkan untuk meningkatkan gizi mereka, tetapi barangnya tidak ada,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/7).
Kekecewaan sulitnya mendapat pangan murah bersubsidi juga diungkap Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Andyka. Ia mengaku mendapat aduan dari warga Rusun Marunda Jakarta Utara yang sudah dua bulan tidak dapat membeli pangan murah karena stok tidak tersedia. Padahal seharusnya hal tersebut menjadi hak warga Rusun setiap bulannya.
“Di Rumah Susun Marunda, itu sangat panjang antreannya. Mudah-mudahan bagaimana caranya kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Keluhannya sejak bulan kemarin, mereka mau menukarkan atau mengambil subsidi pangan murah ini tapi barangnya tidak ada,” ungkapnya.
Andyka menyayangkan pangan berupa daging ayam, daging sapi, telur ayam, beras, ikan kembung dan susu yang bisa ditebus oleh warga sebesar Rp126.000 dari harga normal Rp412.107 tidak bisa dinikmati oleh warga penerima manfaat akibat stok tidak mencukupi.
“Mereka mau beli beras murah enggak dapat, telur tidak dapat, karena barangnya tidak ada. Masyarakat mau beli tapi barangnya enggak ada, padahal uangnya ada untuk beli pangan murah,” ucapnya.
Andyka khawatir anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting jadi tidak tepat sasaran. Terlebih saat ini banyak ditemukan penyalahgunaan dana bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Lalu untuk apa uangnya? Untuk hal-hal yang tidak substantif, tidak berhubungan dengan ketahanan gizi mereka. Dan ini sudah banyak kejadian penerima manfaat KJP uangnya dipakai untuk kredit HP, karena mau belanja barangnya tidak ada,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Suharini Eliawati mengaku siap untuk melakukan evaluasi pada seluruh titik lokasi pendistribusian, sehingga stok pangan dapat memenuhi permintaan warga disetiap lokasi.
“Kita akan perbaiki internal kita tentang pola distribusi dan manajement stoknya. Kalaupun ada GAP (celah) kenyataan di lapangan, ada masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan, kami akan internal manajemennya agar pada saat masyarakat mau transaksi bisa langsung melakukan. Dan kami akan koordinasi internal dengan kawan-kawan OPD terkait,” tuturnya.
Sementara, Direktur Utama PT Tjipinang Food Station Pamrihadi Wiraryo mengaku stok beras dari pihaknya hingga kini masih cukup untuk memenuhi permintaan pangan bersubsidi.
“Kami menyediakan berdasarkan dari yang diminta oleh titik distribusi tersebut. Tahun lalu untuk program pangan bersubsidi khusus beras, kami menyediakan 25.800 ton, kemudian program kontrak farming dan budidaya menyediakan 25.000 ton. Artinya stok mencukupi sesuai dengan pesanan atau kebutuhan,” katanya.
Hal tersebut juga diakui Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Aristianto. Pihaknya mengaku tidak pernah telat mendistribusikan pangan untuk stok subsidi di seluruh lokasi.
“Sampai saat ini stok ada dan setiap hari kita supply kepada penerima KJP sesuai data yang sudah masuk daftar titik ketersediaan. Kami lakukan distribusi sesuai titik,” ucapnya.
Begitu juga Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman. Ia mengaku meskipun saat ini stok ayam sulit, namun pihaknya masih konsisten memenuhi permintaan dari seluruh titik lokasi pangan bersubsidi.
“Sampai saat ini belum terjadi kekosongan dari tempat yang kami layani, untuk ketersediaan sampai saat ini mencukupi. Walaupun ada beberapa item yang saat ini sedang langka. Harga ayam sedang tinggi, kami sedang mencoba untuk cari sumber yang lebih murah, agar kami bisa selalu mencukupi stok,” tandasnya.
Adapun 183 titik pendistribusian pangan murah bersubsidi terdiri dari 89 titik di Perumda Pasar Jaya, lima titik di Perumda Dharma Jaya, satu titik di PT Food Station Tjipinang Jaya, dan 88 titik di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Sementara 916.936 penerima manfaat pangan bersubsidi terdiri dari 664.936 penerima KJP Plus, 16.845 guru honorer, 92.475 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), 12.893 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), 6.777 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), 47.195 penerima Kartu Peserta Jamsostek (KPJ), 17.834 penghuni rusun, 15.215 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta 42.766 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). (DDJP/gie)