Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyajikan dengan lengkap kegiatan yang terdampak efisiensi dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY menilai, laporan tersebut diperlukan untuk menginventarisir kembali agar kegiatan-kegiatan yang dianggap prioritas tak terdampak efisiensi. Dari laporan tersebut juga, Komisi C akan merekomendasikan mana postur belanja langsung atau tidak langsung yang diperlukan.
“Karena saya rasa efisiensi-efisiensi program akan berjalan baik jika kita (DPRD) dilibatkan sebelum proses efisiensi itu. Karena kita ini juga bagian dari pemerintah daerah, dan kita perlu tahu termasuk alasan dibalik efisiensi-efisiensi ini,” ujarnya, Senin (11/11).
Rasyidi juga menyarankan agar efisiensi dilaksanakan dengan asas kehati-hatian. Pasalnya, selama pendalaman KUA-PPAS di Komisi C yang membidangi keuangan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan efisiensi di nomenklatur mata anggaran kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
Semisal, efisiensi kegiatan Strategis Daerah (KSD) Bidang Jalan yang diusulkan Dinas Bina Marga pemangkasan pagu anggaran sebesar Rp347,8 miliar dari pagu awal sebesar Rp4,27 triliun menjadi Rp4,02 triliun.
“Kami kira efisiensi itu boleh saja dilakukan, tapi perencanaan nya yang harus dilakukan secara tepat. Jangan begitu dikurangin, seolah-olah itu sudah efisiensi, seharusnya tidak demikian,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi C DPRD DKI S.Andyka. Ia menyebut, seluruh OPD mitra kerja seharusnya dapat melaporkan terlebih dahulu kepada DPRD perihal inventarisasi kegiatan berdasarkan skala prioritas.
“Karena saya rasa efisiensi-efisiensi program akan berjalan baik jika kita (DPRD) dilibatkan sebelum proses efisiensi itu. Karena kita ini juga bagian dari pemerintah daerah, dan kita perlu tahu termasuk alasan dibalik efisiensi-efisiensi ini,” terangnya.
Dengan cara tersebut, Andyka berpendapat setidaknya seluruh OPD mitra kerja dapat menjalankan perencanaan program yang diusulkan OPD dalam satu tahun (single year) hingga tahun jamak (multiyears) dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Jadi kita bisa cermati dulu jika mau ada efisiensi, sehingga kita juga bisa kritisi dulu sebelum pembahasan KUA-PPAS kalah ada kegiatan unggulan yang terkenda dampak dari efisiensi yang dilakukan,” tandas Andyka. (DDJP/alw/oki)