Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) terus menggenjot sumbangan keuntungan bagi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam bentuk dividen.
Anggota Komisi C DPRD DKI Ruslan Amsyari mengatakan, dalam rapat pembahasan dividen beberapa waktu lalu, PT FSTJ mencatatkan bagi hasil keuntungan sebesar Rp3,70 miliar di tahun 2017, lalu angka tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp5,03 miliar pada deviden 2018. Kemudian, proyeksi tersebut kembali meningkat hingga Rp7,10 miliar untuk deviden 2019.
Ia menilai, dengan penyertaan modal daerah (PMD)yang diberikan rutin dengan angka yang bervariasi tiap tahunnya, harusnya dividen yang diberikan kepada pemerintah naik secara signifikan.
“Monopoli yg diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta ini begitu luar bisa, ditambah dengan penambahan modal PMD-nya hampir setiap tahun dari APBD. Saya fikir konsentrasi keuntungan perusahaan atau Deviden yang harus lebih dipacu. Ini kan rutin minta PMD-nya, harusnya ada ekspansi disana,” ujarnya, Kamis (8/8).
Menurut Ruslan, PT Food Station Tjipinang Jaya perlu menajamkan ekspansi bisnis dalam bentuk lintas sektoral. Mengingat, salah satu operator BUMD bidang penyediaan pangan tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan sektor bisnis hingga fungsi sosial. Khususnya dalam bentuk Operasi Pasar atau pun bazar murah kepada masyarakat DKI Jakarta.
“Food Station ini saya kira masih bisa ada ekspansi karena ada presentase yang sifatnya bisnis disana, kalau fungsi sosial itu memang sudah kewajiban mereka kepada. Mudah-mudahan keuntungan ini bisa dua kali lipat tiga kali lipat,” terang Ruslan.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD DKI Gani Suwondo. Ia menjelaskan bahwa perolehan deviden yang diraih PT FTSJ perlu dievaluasi secara komprehensif. Ia menyebut, peningkatan deviden setidaknya terjadi secara simultan bagi BUMD yang tergolong kedalam orientasi pelayanan publik.
“Kalau perlu margin deviden dari Food Station harus ditinjau lagi, karena tercatat hanya punya 1-2% ini, belum ketemu angka yang rasional. Padahal kalau bisnisnya lebih berani lagi, Food Station bisa naik sampai 15% dari total deviden yang didapat,” ungkap Gani.
Sementara itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menjelaskan pihaknya telah berupaya optimal dalam mendogkrak realisasi deviden di tahun 2019. Hanya saja, pihaknya mengaku ada sejumlah kendala ketika menjalankan operasi pasar murah sebagai bagian dari tanggung jawab fungsi sosial kepada masyarakat DKI Jakarta.
“Kadang untuk yang sifatnya sosial, kami harus berupaya lebih banyak. Mungkin secara fungsi sosial tidak bisa dihitung secara profit, ketika harga bahan baku berasnya naik kita harus menjual dengan harga yang lama dan itu bagian dari resiko kami,” terang Arief.
Selain itu, ia mengatakan bahwa gelaran operasi pasar murah yang dijalankan masih bersinggungan dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya. Sehingga, adanya potensi penyesuaian harga terhadap kebutuhan pokok yang diperjualbelikan.
“Selama ini kita belanja bareng dengan Pasar Jaya, dan barangnya bisa kita atur. Misal satu sesi bisa jualan minyak beras di Pasar Jaya, kita di Food Station jualan produk yang lainnya,” ungkapnya
Dengan demikian, Arief menyebut sejauh ini ekspansi bisnis yang dilakukan FSTJ dengan Pasar Jaya tidak ada dualisme pangsa pasar. Sehingga, pendapatan keuntungan deviden diperoleh secara mandiri.
“Jadi Pasar Jaya juga menjual barang-barangnya Food Station, karena memang sudah menjadi mitra kita yang sifatnya BUMD pelayanan publik. Selebihnya baru kita cari keuntungan dari sisi lain,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)