Sekretaris Komisi C DPRD DKI James Arifin Sianipar menilai besaran proyeksi pendanaan dalam simulasi APBD Provinsi DKI yang direncanakan mencapai Rp92,7 triliun di tahun 2020 belum mendapat angka yang rasional.
Pasalnya, besaran angka tersebut diperoleh dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) yang terus meningkat setiap tahun karena tidak sedikit ditemukan kegiatan SKPD-UKPD yang belum terealisasikan di tahun anggaran sebelumnya.
“Jumlah SiLPA kita yang kemarin saja tercatat Rp9,75 triliun di APBD 2018, angka ini akan terus bergerak di tahun-tahun besok. Makanya jangan lihat APBD DKI 2020 bisa sampai Rp92,7 triliun bahwa ada kenaikan, itu ada SiLPA yang masuk kembali di keuangan daerah kita,” katanya, Jumat (9/8).
Dengan demikian, James mengimbau kepada seluruh SKPD dan UKPD mitra kerja Pemprov DKI terus meningkatkan porsi belanja kegiatan fisik dan non fisik bersumber APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Meskipun, percepatan kegiatan tersebut dinilai terlambat untuk direalisasikan.
“Ya memang harus kembali lagi ke serapan masing-masing anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau misalpun dananya baru digunakan setelah APBD Perubahan 2019 yang kita bahas minggu depan, saya rasa waktunya juga tidak mungkin karena tersisa empat bulan,” ungkap James.
Jelang pembahasan APBD Perubahan 2019 bersama DPRD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) memberikan dua alternatif simulasi bertajuk Alternatif I (Moderat) dan Alternatif II (Optimis).
Simulasi tersebut memaparkan, Moderat total APBD DKI 2020 diperkirakan mencapai Rp92,7 triliun, sedangkan dalam simulasi Optimis total APBD DKI 2020 diperkirakan mencapai Rp95,9 triliun. Sementara dalam kedua alternatif itu, SiLPA APBD DKI 2019 sama-sama diperkirakan berada di angka Rp8,77 triliun.
Selain itu, Bappeda juga memproyeksikan surplus dari pendapatan dikurangi belanja pemerintah sebesar Rp2,02 triliun (Moderat) atau Rp3,02 triliun (Optimis). Simulasi kedua postur tersebut akan digunakan sebagai alternatif untuk menutup pengeluaran pembiayaan yang ditaksi mencapai Rp10,79 triliun (Moderat) atau Rp11,79 triliun (Optimis).
Termasuk, proyeksi Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkepemilikan DKI Jakarta mencapai Rp9,75 triliun dalam simulasi moderat dan optimis.
Dengan rincian, PT MRT Jakarta sebesar Rp2,6 triliun, PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2,3 triliun, dan PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp999 miliar. Kemudian, PT PAM Jaya sebesar Rp3,3 triliun, PD Dharma Jaya sebesar Rp100 miliar, serta PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp92 miliar. (DDJP/alw/oki)