Komisi C DPRD DKI Jakarta menghimbau agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memanfaatkan penggunaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) berbasis orientasi sosial (social oriented) jelang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi C, Santoso saat rapat kerja dengan BUMD Pemprov DKI Jakarta tentang usulan kebutuhan PMD untuk pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, Senin (13/8).
Santoso berpesan kepada masing-masing BUMD agar menggunakan PMD secara efisien melihat potensi dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada APBD tahun anggaran 2017 tercatat sebesar Rp13,17 triliun.
Maka dari itu, pihaknya berharap PMD yang akan dikelola perusahaan daerah dapat berfokus pada kegiatan sosial masyarakat.
“PMD ini harus bermanfaat kepada masyarakat. Jangan hanya profit oriented tapi ada nilai-nilai social oriented,” ujarnya di ruang rapat Komisi C.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola BUMD DKI Jakarta, Yurianto berharap agar masing-masing BUMD dapat segera memenuhi kelengkapan dokumen usulan PMD yang telah diajukan.
“Jadi nanti ikuti saja laporan khususnya untuk masing-masing BUMD, terutama yang telah mengusulkan PMD nya,” tandasnya.
Sebanyak delapan BUMD memaparkan usulan PMD kepada Komisi C, yaitu PT. Jakarta Propertindo, PT. Mass Rapid Transit, PT. Tjipinang Food Station, PT. Sarana Jaya, PT. PAM Jaya, PD. Pal Jaya, PD. Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya. (ddjp/alw)