Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merasionalisasi perolehan bagi hasil keuntungan atau dividen di tahun 2020. Rasionalisasi itu diperlukan sebagai upaya realokasi dividen di penaganan corona (Covid-19).
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan, realokasi anggaran dari dividen BUMD diperlukan mengingat masih defisitnya target pendapatan APBD DKI Jakarta tahun 2020 hasil penyesuaian sebesar Rp2,9 triliun.
“Karena kita masih kekurangan anggaran Rp2,9 triliun dan saat ini sedang dibahas juga oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya usai rapat kerja komisi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5).
Rasyidi menuturkan, berdasarkan rapat kerja, ada sebanyak 19 BUMD yang berpotensi dapat merealokasi dividennya hingga mencapai Rp703,7 miliar. Diantaranya adalah, PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp40,19 miliar, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya sebesar Rp40,09 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp24,47 miliar, PD. PAL Jaya sebesar Rp20,06 miliar, hingga PT. Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp18,5 miliar.
Mengingat besaran itu masih jauh untuk menutupi defisit APBD, Komisi C DPRD DKI Jakarta juga mendorong agar BUMD di DKI Jakarta merasionalisasi penerimaan dana coorporate social responsibility (CSR). Untuk sementara Komisi C mengasumsikan BUMD DKI dapat merealokasi 2% sampai 3% penerimaan dari CSR tersebut.
“Jadi saya kira dana CSR-nya cukup bagus, sehingga ini akan dibantukan dalam rangka Covid-19 untuk sembako dan lain sebagainya” terang Rasyidi.
Dengan demikian, Komisi C DPRD DKI Jakarta juga mendorong Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) untuk memonitor langsung pergerakan dividen dan pendapatan CSR untuk kemudian ditetapkan angka ril untuk seluruhnya dialihkan pada penanganan dan pemulihan atas dampak corona di DKI Jakarta.
“Kita akan minta cepat supaya itu segera diproses (BUMD) sebelum akhir Mei (2020) ke Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang saham. Jangan lambat, karena kita butuh sekarang untuk penangananan Covid-19,” ungkap Rasyidi.
Di lokasi yang sama, Kepala BPBUMD Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan proyeksi deviden dari Rp750 miliar menjadi Rp703,73 miliar lantaran ada sejumlah BUMD yang baru selesai menetapkan nilai deviden dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
“Jadi kita laporkan bahwa baru ada 3 BUMD yang baru selesai RUPS, yaitu Food Station, Bank DKI dan MRT Jakarta. Sedangkan yang lain baru akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat, terus ada beberapa BUMD yang fokus terhadap penanganan corona. Sehingga, harusnya proyeksi Deviden kita bisa menuju ke Rp750 miliar tadi, tapi hari ini baru terkonfirmasi untuk realokasi sebesar Rp703,73 miliar,” terangnya.
Meski demikian, pihaknya akan tetap berupaya optimal memastikan agar seluruh BUMD segera merealokasi deviden hingga CSR supaya kebutuhan masyarakat ditengah pandemi corona bisa teratasi dengan baik.
“Besok kita akan langsung koordinasi dengan BUMD agar ada realokasi deviden dan dana CSR untuk Covid-19, sebelum akhir bulan (Mei) ini harus sudah bisa terbayarkan kepada Pemprov DKI,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)