Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengusul penyertaan modal daerah (PMD) di rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2020 memprioritaskan alokasi untuk pelayanan publik.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menuturkan, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS tahun 2020 ada delapan BUMD yang mengusulkan PMD. Masing-masing PT MRT Jakarta sebesar Rp2,6 triliun, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp2,3 triliun, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp999 miliar, PT PAM Jaya sebesar Rp3,3 triliun, dan PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) sebesar Rp92 miliar.
Kemudian, PD Dharma Jaya sebesar Rp100 miliar, PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp150 miliar, serta Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah yang dikelola Rumah DP Nol Rupiah bersama Bank DKI sebesar Rp2 triliun.
“Supaya mereka (BUMD) lebih lincah dalam bergerak. Jangan kalah dengan swasta dan beriorientasi pada profut saja. BUMD juga harus bisa memberikan manfaaat kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Kamis (15/8).
Agar pengalokasian PMD berjalan secara efektif, Jhonny mengusulkan kepada Badan Pembina BUMD (BPBUMD) kembali mengevaluasi sektor yang menjadi kelemahan utama BUMD sebagai penggerak roda perusahaan, termasuk mereformasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkompeten sesuai perkembangan zaman.
“Tujuan BUMD milik DKI Jakarta memang harus segera berubah. Tidak bisa seperti swasta murni, tapi paling tidak beberapa hal yang paling penting, sebagai perusahaan daerah mereka juga harus bisa seperti perushaan swasta,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola BUMD DKI Jakarta Riyadi menjelaskan, bahwa sejauh ini pihaknya telah memperhitungkan alokasi PMD masing-masing BUMD secara matang. Ia menyebut, alokasi PMD yang diusulkan telah disesuaikan dengan kebutuhan di sepanjang 2020. Salah satunya adalah kebutuhan PMD bagi Jakpro sebesar Rp2,3 triliun.
“Karena memang usulan ini menyangkut apa-apa yg sudah ada di tahun 2019, sudah disampaikan di APBD Perubahan 2019. Ada keperluan pembangunan stadion, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, pembangunan hunian DP 0, pembangunan LRT fase II, dan penyelenggaraan Forumula E. Itu semua sudah menjadi prioritas utama dalam PMD yang diajukan BUMD kita dengan kebutuhan yang ada,” terangnya.
Dengan demikian, Riyadi memastikan pihaknya akan membuat rincian perihal alokasi PMD yang lebih detail. Khususnya, BUMD yang berfokus terhadap program-program unggulan DKI Jakarta.
“Kita buat laporan-laporan rincian detailnya kepada DPRD, alokasi program berapa dan pencapaian berapa. Akan kita coba sampaikan nanti di Banggar besar nanti,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)