Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi Serikat Pekerja PT Indolakto Jakarta, Rabu (2/6). Pada kesempatan itu Komisi B mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperketat pengawasan berbagai bentuk tindakan pelanggaran perusahan terhadap tenaga kerja. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan menyusul terjadinya polemik pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja di PT Indolakto Jakarta. (DDJP/asa)
