Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Senin (14/6). Pada kesempatan itu, Komisi B menerima keluhan para buruh dan pekerja mengenai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai turunan Omnimbus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan. Sebagai tindaklanjut Komisi B mengimbau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI melakukan sosialisasi pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada seluruh perusahaan. (DDJP/pun)
