Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya mengkaji kembali rencana perluasan pembangunan cold storage (gudang pendingin) guna mengakomodir kebutuhan daging bagi warga Ibu Kota.
Anggota Komisi B DPRD DKI Nur Afni Sajim mengatakan, Perumda Dharma Jaya perlu menjelaskan lebih lanjut pangsa pasar ketika pembangunan cold storage dilakukan. Sebab menurutnya, penyediaan cold storage perlu memperhatikan sasaran pangsa pasar yang diharapkan.
“Kalau memang (penambahan cold storage) itu menjadikan bisnis Dharma Jaya, ini kembali ketika membangun cold storage ujung-ujungnya PMD (Penyertaan Modal Daerah). Maka kita perlu tahu pangsa pasar yang sudah mendaftar ke Dharma Jaya itu siapa dan berapa untuk memenuhi penyewaan cold storage itu,” katanya saat dihubungi, Selasa (7/12).
Pasalnya menurut Nur Afni, jika penyediaan cold storage hanya menyasar untuk kebutuhan pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) maka perlu dipertimbangkan dengan besaran biaya operasional yang akan dikeluarkan untuk cold storage dimaksud.
“Karena Dharma Jaya ini merugi, dikasih KJP pun masih merugi. Bisnis tambahan mereka ini apa, sekarang kalau mereka mau menyewakan cold storage pangsa pasarnya sudah siap belum, jangan akhirnya cold storage dibangun malah merugi juga karena biaya operasional tinggi,” sambung Nur Afni.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD Perumda Dharma Jaya baru-baru ini kembali mewacanakan perihal pembangunan cold storage (gudang pendingin) teranyar berkapasitas 5.000 ton guna mencegah ketersediaan stok daging sapi dan ayam di Ibukota.
Penambahan cold storage juga nantinya akan mendukung kapasitas eksisting yang sebelumnya dimiliki Perumda Dharma Jaya sebanyak 32 unit dengan kapasitas daya tampung masing-masing 25 ton dan menghasilkan kapasitas cold storage sebesar 800 ton.
Rencananya, cold storage teranyar ini akan dibangun di Penggilingan Cilincing Jakarta Timur di lahan tanah seluas 9.000 meter. Namun, belum terungkap besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk pembangunan cold storage tersebut.
Atas dasar itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Manuara Siahaan juga menyarankan Perumda Dharma Jaya lebih memprioritaskan pembenahan neraca keuangan ketimbang ekspansi bisnis. Pasalnya, BUMD yang bergerak di bidang ketahanan pangan ini masih terindikasi merugi hingga saat ini.
“Saat ini dia lagi collaps, wong Dharma Jaya merugi terus kok. Prioritas adalah penyehatan keuangan nya, bukan ekspansi,” terangnya.
Selain itu, Manuara juga berharap agar Perumda Dharma Jaya sebaiknya menyiapkan strategi bisnis yang efektif dalam menjaring masyarakat sebagai konsumen hingga perbaikan tata kelola aset.
“Optimalisasi unit-unit produksi nya, tingkatkan dan rebut market untuk peningkatan penjualan, lalu sehatkan organisasi usaha. Perhatikan asset yang masih dikuasai pihak ketiga agar diselesaikan kalau ada,” tandas Manuara. (DDJP/alw/oki)