Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyesalkan rendahnya penyerapan suntikan modal yang diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tahun 2021.
Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar mengimbau agar seluruh BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk lebih matang dalam membuat perencanaan program. Sehingga saat dana tersebut sudah diterima, bisa langsung melaksanakan program.
“Seharusnya Dirut yang memohon pengajuan PMD ini sudah mempersiapkan programnya. Begitu uang cair, langsung running. Jangan menunggu uang, baru melakukan perencanaan, kan gak bagus juga,” ujarnya usai evaluasi P2APBD di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/8).
Taufik juga meminta agar seluruh penerima PMD melaporkan secara detail sisa dana yang tidak sempat dipergunakan. Sehingga jelas alur dan pertanggungjawabannya. Pasalnya dari tujuh BUMD penerima PMD, hanya satu yang dinilai optimal, yakni PT MRT Jakarta mampu menyerap 100%.
Sementara enam BUMD lainnya penyerapan PMD masih dibawah 70%. Masing-masing yakni PT Jakarta Propertindo (JakPro) 61% atau Rp2,3 miliar dari anggaran Rp3,8 miliar, Perumda Pasar Jaya 35,22% atau Rp290 miliar dari anggaran Rp823 miliar. Kemudian Perumda Pembangunan Sarana Jaya 27% atau Rp48 miliar dari Rp175 miliar dan Perumda PAM Jaya 10,36% atau Rp9,7 miliar dari Rp94,5 miliar.
Sedangkan PT Food Station Tjipinang Jaya yang diberikan PMD Rp50 miliar dan PT Jakarta Tourisindo (JakTour) yang diberikan PMD Rp138 miliar tidak mampu melakukan penyerapan, atau 0%.
“Yang kita khawatirkan ini sisa saldo PMD ini mau di bawa kemana? Jika memang di kembalikan, tulis dibawahnya. Inikan gak dijelaskan,” ucap Taufik.
Di lokasi yang sama, Direktur Utama PT Jaktour Novita Dewi menjelaskan pihaknya tidak mampu melakukan penyerapan karena dana tersebut keluar diakhir tahun. Ia berjanji akan lebih matang menggunakan PMD di tahun 2022 ini. (DDJP/gie)