Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) mulai menyusun konsep sosialisasi pelaksanaan uji coba sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Sekertaris Komisi B DRPD DKI, Mualif ZA mengatakan, konsep tersebut sangat diperlukan mengingat dari hasil rapat kerja bersama Dishub saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, ERP di Jalan Rasuna Said dan Jalan Sudirman siap untuk diuji coba pada Maret 2019 mendatang.
“Kami minta sosialisasi dilakukan lebih masif lagi, sehingga pada saat ERP diberlakukan semua warga Jakarta dan pengguna jalan lainnya bisa memahami dan bisa memanfaatkan kebijakan ini,” ujarnya, Jumat (19/10).
Pada pembahasan KUA PPAS di Komisi B, Dishub DKI memastikan bahwa proses lelang ERP masih berlangsung hingga saat ini. Setelah proses selesai, Dishub masih harus melalui sejumlah tahapan pelaksanaan uji coba berupa pendampingan tenaga ahli hingga analisis dan mitigasi risiko operasional penerapan ERP.
Dengan demikian, dalam usulannya di KUA PPAS tahun anggaran 2019 Dishub mengusulkan sejumlah anggaran pendukung operasional penerapan ERP, antara lain anggaran Pendampingan Tenaga Ahli sebesar Rp2,25 miliar, Penyelenggaraan Kegiatan Komunikasi Publik sebesar Rp119 juta, dan Seleksi Tenaga Teknis dan Administrasi Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebesar Rp646 juta.
Selain itu, Dishub juga menganggarkan Pengadaan Peralatan Operasional Lapangan Jalan Berbayar Elektronik sebesar Rp129 juta, Analisa dan Mitigasi Risiko Operasional Sistem Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp446 juta, dan Penyebarluasan Informasi Program Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebesar Rp8,41 miliar.
Mualif menyatakan, selama usulan itu dilengkapi dengan kajian dan alasan yang logis, Komisi B DPRD DKI akan mendukung. Bahkan, ia mendorong agar kedepan alat ERP tidak hanya dipasang di dalam kota, tetapi perbatasan daerah penyangga menuju Ibukota.
“Sehingga angka kepadatan kendaraan di Jakarta ini dapat ditekan secara signifikan,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)