Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pariwsata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) membuat trobosan untuk meningkatkan kunjungan wisata di Jakarta.
Pada evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2019, Komisi B berharap dengan promosi wisata dapat meningkatkan kualitas serapan anggaran Dinas Parekraf, dan membantu memperbaiki kualitas pendapatan daerah.
“Saya meminta untuk meningkatkan kunjungan wisata, makanya Dinas Parekraf harus serius membuat event profesional, karna kondisi kita sekarang ini sudah dalam tahap pemasukan minim sekali,” ujar Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7).
Selain itu, Komisi B juga mendorong Dinas Parekraf melaksanakan program prioritas, sehingga serapan APBD tahun 2020 dapat optimal hingga akhir tahun. Pasalnya, berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2019, Dinas Parekraf hanya mampu merealisasikan serapan APBD sebesar 82,02%.
“Kepala Dinas harus megatur program prioritas, apalagi kita dalam kondisi pandemik Covid dengan sisa anggaran yang terbatas. Program prioritas harus segera dieksekusi sehingga nantinya diakhir tahun dana-dana itu terpakai, terserap,” terangnya.
Seluruh pelaksanaan kegiatan program prioritas itu pun wajib dilaporkan ke Komisi B DPRD DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi perbaikan kualitas penganggaran kedepan.
“Harus ada laporan yang jelas, jadi kami bisa tahu manfaat kegiatan yang dijalankan apakah sudah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat atau belum,” ungkapnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia menjelaskan rendahnya penyerapan tahun 2019 dikarenakan ada beberapa kegiatan yang harus dibatalkan sebab Pemprov meminta anggaran untuk diefisiensikan.
Salah satunya ditiadakannya festival akhir tahun di Kepulauan Seribu. Lalu pameran di Taman Ismail Marziki yang juga dibatalkan. Meski demikian, Cucu tetap optimis sisa anggaran tahun 2020 dapat terserap optimal.
“Ya kita akan melaksanakan program yang tersisa dengan sebaik mungkin. Optimis penyerapannya baik, saat ini anggaran kamikan hanya Rp200 miliar,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)