Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) belum serius membina pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tampak dari rancangan APBD 2023, belum ada terobosan program untuk memajukan UMKM.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan Dinas PPKUKM harus menambah kuota peserta dalam program pelatihan kewirausahaan serta pemberian modal alat untuk menunjang usaha yang dipilih para peserta UMKM binaannya, sehingga tingkat pengangguran di Ibu Kota dapat ditekan.
“Dukungan sarana prasarana dilihat dari pemberian alat-alat produksi, itu juga harus terakomodir. Mudah-mudahan bisa menjadi pondasi bagi masyarakat untuk bisa sama-sama mengoptimalkan perekonomian di DKI dari para UMKM,” ujarnya di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/11).
Ismail mengimbau Dinas PPKUKM tetap bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan, dengan harapan alat penunjang usaha yang telah diberikan tepat sasaran dan dimanfaatkan secara optimal. Pasalnya anggaran yang diberikan untuk program tersebut cukup besar, yakni Rp5,5 miliar untuk pelatihan softskill, serta Rp44,29 miliar untuk pelatihan hardskill dan bantuan alat yang diberikan kepada para peserta.
“Disini letak sebenarnya pendampingan itu. Untuk memastikan apakah alat itu benar-benar dipakai atau tidak. Pendampingan yang jelas, sampai mereka bisa merintis hasil usahanya itu masuk ke dalam e-order juga,” katanya.
Tidak hanya itu, Ismail juga meminta adanya peningkatan kualitas bazar yang diselenggarakan rutin oleh Pemprov. Sebab tempat yang seharusnya jadi ajang promosi para UMKM itu dinilai masih jauh dari standar. Dengan kata lain, lokasi bazar tidak mampu menarik pengunjung untuk datang, apalagi membeli hasil kerajinan maupun makanan yang dibuat oleh para peserta binaan Dinas PPKUKM.
“Kualitas bazar yang sering diadakan sepertinya terlalu monoton dan kurang memberikan impact. Banyak hal yang harus diperbaiki, pendampingan dalam penyajian barang, desain tempat bazar, serta cara promosinya,” ungkap Ismail.
Hal senada juga disampaikan anggota komisi B Nur Afni Sajim. Ia mengingatkan Dinas PPKUKM lebih serius dalam merencanakan penyelenggaraan bazar di lima wilayah Jakarta juga Kepulauan Seribu yang menggunakan anggaran Rp21,5 miliar itu.
“Harusnya kualitasnya dinaikan agar masyarakat tertarik untuk datang dan belanja. Bazar dibikin semenarik mungkin. Contoh di Jakarta Barat Tanggul Srengseng, Tanggul Rawa Buaya terkesan asal-asalan. Saya minta kreatifitas kualitas, bazarnya dibikin menarik,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PPKUKM DKI Elisabeth Ratu Rante Allo menyatakan siap untuk membuka peluang lebih besar untuk para calon wirausaha mengikuti pelatihan. Salah satunya, membuka kelas pelatihan kuliner dalam jumlah dua kali lipat pada tahun 2023 mendatang dengan tambahan anggaran Rp1,9 miliar.
“Jadi kemarin di setiap Kecamatan kami melatih 200 wirausaha baru, tahun ini kami kali dua menjadi 400 (peserta). Lalu menambah kelas kuliner yang tadinya tiga kelas menampung 120 (peserta) menjadi 6 kelas menampung 320 (peserta). Sedangkan kelas fashion dan craft masih tetap satu kelas,” tuturnya.
Ratu menegaskan pihaknya akan membuat terobosan baru, yakni membuat kios listrik yang dapat berpindah tempat untuk menggelar bazar di Kecamatan. Dengan harapan mampu menjadi daya tarik pembeli.
“Total di 40 kecamatan Rp8,3 miliar untuk kios listrik yang bisa jadi etalase dan mobile untuk pameran. Setiap Kecamatan diberikan tiga kios dan akan kerjasama dengan koperasi Jakpreneur yang ada di Kecamatan,” terang Ratu. (DDJP/gie)