Komisi B DPRD DKI Jakarta akan mengevaluasi laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2023 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Selasa (30/7).
Rapat dipimpin Ketua Komisi B Ismail dan didampingi Wakil Ketua Komisi B Taufik Azhar dan sejumlah anggota Komisi B.
Turut hadir dalam rapat para direksi dari 22 BUMD yang didampingi oleh asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat, Bappeda, BPKD, BPBUMD, dan Biro Perekonomian.
Sebanyak 22 BUMD itu di antaranya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Air Minum Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT MRT, PT Sarana Jaya, PT Delta Jakarta, hingga PT Cemani Toka.
“Sebagaimana kita ketahui kemarin kita rapat paripurna dengan dua agenda. Dan sebagaimana kita ketahui APBD 2023 ini sudah ada penetapan WTP dari BPK. Tapi kita tetap akan bahas beberapa highlight agar bisa menjadi acuan untuk tahun anggaran 2024,” ujar Ismail. (DDJP/bad/gie)