Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membahas dan mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2023.
Rapat yang berlangsung di Grand Cempaka Resort dan Convention, Bogor, Jawa Barat itu dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail dan dihadiri anggota komisi dan para direksi BUMD.
BUMD yang hadir yakni, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pal Jaya, PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Jakarta Tourisindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Pembangunan Jaya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara.
Hadir juga PT Asuransi Bangun Askrida Jakarta, PT JIEP (Persero), PT Jamkrida Jakarta, PT JiExpo, PT Graha Sahari Suryajaya, PT Pakuan, PT Delta Jakarta, serta PT Cemani Toka.
“Sesuai dengan prosedur yang telah dilalui, maka pada hari ini kita akan melakukan pembahasan evaluasi terhadap LKPJ tahun 2023,” ujar Ismail, Kamis (25/4) sore.
Rapat kerja ditinjau langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ia mengingatkan agar direksi BUMD untuk hadir langsung mengikuti rapat kerja di Komisi B dan tidak diwakilkan. Sehingga bisa mempertanggungjawabkan subsidi yang didapatkan dari APBD DKI Jakarta. (DDJP/bad/gie)