Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mendukung rekomendasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta untuk segera merealisasikan peningkatan taraf perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan, bahwa upaya peningkatan potensi perekonomian dan kepariwisataan Kepulauan Seribu merupakan sebuah keharusan yang perlu dipenuhi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu bagian pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta sebelum pada nantinya bertransformasi menjadi kota bisnis pariwisata dan riset internasional di 2024.
“Kami mendukung masukan dan saran yang diberikan Dewan Riset Daerah, apalagi ini ada juga menyangkut Kepulauan Seribu. Kami juga ingin Pemprov DKI juga fokus memajukan Kepulauan Seribu yang selama ini menjadi perkembangan ekonomi paling minimal di Jakarta, kami berharap adanya kota bisnis bisa mengembangkan Kepulauan Seribu seperti Bali, apalagi Jakarta juga nanti pada akhirnya akan menjadi kota internasional dengan event-event pariwisata,” ujarnya, Jumat (28/2).
Maka dari itu, ia berharap agar Pemprov DKI terus menindaklanjuti hasil rekomendasi yang dilayangkan Dewan Riset Daerah (DRD) untuk segera membenahi infrastruktur sektor penunjang pariwisata di Kepulauan Seribu.
“Jadi kalau infrastruktur penunjang pariwisata sudah baik, harga-harga paket wisata semakin banyak dan beragam tentu orang-orang apalagi Turis-turis asing juga akan berbondong-bondong untuk menikmati keindahan alam yang ada di Kepulauan Seribu, sehingga sumbangan PAD untuk Jakarta nantinya akan masih tetap ada. Tentu ini perlu menjadi perhatian kita, apalagi DRD sendiri sudah melihat potensi kota kita setelah nanti dilepas statusnya (ibukota) itu bisa menjadi Kota Bisnis Pariwisata dan Riset Internasional di 2024,” terang Aziz.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I Riset Bidang Pemerintahan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta Eman Sulaiman Nasim mengatakan, mengatakan pihaknya merekomendasi Jakarta harus tetap menarik peluang investasi ekonomi dari segi pariwisata jika tidak lagi berstatus Ibukota Negara (IKN).
Salah satunya, dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai financial resort. Dimana, wilayah tersebut diproyeksikan menjadi tempat pelatihan, seminar, hingga konferensi untuk masalah keuangan.
“Dari kajian kami, dari enam kota administrasi, Kepulauan Seribu itu paling tertinggal. Kalau yang lain kan daratan, kep seribu kan pantai. Nah makanya dimanfaatkannya untuk resort pertemuan internasional bidang keuangan,” ungkapnya.
Maka dari itu, Eman menyatakan pihaknya akan terus berupaya mendorong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencoba mencari langkah-langkah solutif terhadap peningkatan sektor perekonomian dan kepariwisataan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
“Karena kalau ini tidak dilakukan dalam waktu segera mungkin, atau dilakukan jelang mepet waktu di 2024 tentu rencana Kota Bisnis Pariwisata dan Riset Internasional tidak akan mudah terwujud. Tentu ini harus ada upaya perubahan-perubahan yang bersifat konstruktif, dan memang harus dilakukan menyeluruh,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)