Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti pentingnya penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan evaluasi mendalam terhadap program-program di sektor perekonomian.
Hal itu disampaikan dalam laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 bersama jajaran eksekutif.
Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh menekankan, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan melalui efisiensi operasional dan penguatan tata kelola perusahaan.
“BUMD jangan hanya bergantung pada penyertaan modal pemerintah. Kita minta ada terobosan dalam pengelolaan usaha agar lebih mandiri dan profesional,” tegas Nova.
Komisi B mencermati meskipun secara akumulatif beberapa BUMD mencatatkan realisasi kinerja keuangan yang cukup baik.
Namun belum seluruhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam sektor ketahanan pangan, Komisi B meminta agar BUMD seperti Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, terutama saat terjadi krisis atau lonjakan harga.
“Distribusi dan ketersediaan bahan pokok tak boleh hanya reaktif. Harus berbasis proyeksi yang akurat dan terintegrasi dengan sistem data pangan daerah,” terang Nova.
Sementara itu, Komisi B turut memberi perhatian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), khususnya terkait revitalisasi pasar tradisional dan pembinaan pelaku UMKM.
“Revitalisasi pasar perlu dilakukan dengan pendekatan partisipatif agar tidak menimbulkan konflik sosial atau menghilangkan mata pencaharian pedagang kecil,” jelas Nova.
Ia juga menekankan, pembinaan UMKM tidak cukup berhenti pada pelatihan, melainkan harus ditindaklanjuti dengan akses permodalan, pemasaran, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. (all/df)