Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan beberapa hal dalam Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh dalam Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/7).
Di antaranya, Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Dan Pertanian DKI Jakarta segera melakukan validasi data penerima manfaat pangan subsidi yang berjumlah 971.000 orang dalam rangka memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.
Untuk itu, penting bagi DKPKP DKI Jakarta memprioritaskan kajian dan implementasi inovasi program berupa distribusi langsung subsidi pangan atau pangan murah dengan integrasi platform market place dan raid hailing.
Penyaluran tersebut dapat dilakukan secara by name by address (BNBA). Yakni dalam konteks penyaluran bantuan sosial (Bansos). Berarti, data penerima bansos yang mencantumkan nama lengkap dan alamat lengkap penerima.
Tujuannya, memastikan subsidi pangan murah tepat sasaran. Sehingga bantuan yang diterima oleh masyarakat memenuhi syarat dan berhak.
“Agar pangan subsidi atau pangan murah diserahkan dan diterima langsung ke kediaman masyarakat miskin secara BNBA,” kata dia.
Selain itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta mengimbau Dinas KPKP DKI Jakarta melakukan kajian lebih mendalam terhadap tren preferensi masyarakat terhadap enam komoditas pangan subsidi.
Dengan demikian, mengoptimalkan alokasi anggaran dan memenuhi kebutuhan yang paling mendesak. Bukan hanya berdasarkan paket utuh.
“Juga perlu dikaji opsi seperti mewajibkan beras, susu, dan telur, sementara daging sebagai pilihan,” kata Nova.
Penting bagi Dinas KPKP DKI Jakarta mengembangkan teknologi pangan berkelanjutan dan offtaker produk pangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dari produk masyarakat pelaku urban farming, fishing dan livestock.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan BUMD pangan, seperti pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, serta penguatan kemitraan dengan berbagai pihak.
“Agar ke depan, Jakarta tidak bergantung pasokan dari luar darerah dan minimal 50 persen. Mampu menopang kebutuhan pangan dari Kota Jakarta sendiri,” pungkas Nova. (yla/df)