Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta intensif melakukan pengecekan kelaikan bus sebagai armada arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri tahun 2019.
“Dishub harus aktif dalam melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan tersebut, secara fisik dan mesin kendaraannya perlu dipersiapkan kelaikannya, seperti spare part yang perlu diperiksa dan lain sebagainya, jadi memang harus melalui proses itu,” ujar Nawawi, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/5).
Menurutnya, keselamatan semua pihak harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan mudik sebagai hajatan tahunan. Dengan demikian, ia meminta Dishub melakukan tindakan tegas bagi siapapun perusahaan otobus (PO) yang melanggar aturan pengecekan armada.
“Dishub harus berani mengambil tindakan ataupun sanksi, pertama harus adanya peringatan, kedua agar diberhentikan izin operasionalnya, kalau sudah ada peringatan pertama dan kedua tetapi tetap melakukan pelanggaran, ya Dishub harus mencabut izin trayeknya,” tegasnya.
Selain itu, Nawawi juga mengingatkan agar Dishub juga memperhatikan kesehatan fisik dan mental para pengemudi. Ia meyakini, kesehatan pengemudi juga menjadi faktor penting penentu kesalamatan.
“Memang ini faktor yang saling behubungan, anatra kendaraan dan sopir. Harus dicek juga, diyakini betul seluruh sopir mudik dan arus balik sehat,” tandasnya. (DDJP/ans/oki)