Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama menyelenggarakan rapat kerja bersama Mitra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membahas dan mendalami Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail dan didampingi Wakil Ketua Komisi B Taufik Azhar serta Sekretaris Komisi B WA Ode Herlina. Hadir juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta selaku Koordinator Komisi B Rany Mauliani dan sejumlah anggota Komisi B.
Sementara dari BUMD, hadir jajaran direksi ataupun perwakilam dari 22 BUMD. Masing-masing Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, hingga PT Cemani Toka.
Sedangkan dari eksekutif hadir Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Inspektorat, Bappeda, BPKD, BPBUMD, dan Biro Perekonomian.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, sebelumnya telah dilakukan penjelasan eksekutif terkait Raperda Perubahan APBD, lalu paripurna Penyampaian Pidato Penjabat Gubernur, Pemandangan Umum Fraksi, paripurna Jawaban Penjabat Gubernur, dan barulah pendalaman di komisi.
“Telah disampaikan rancangan atau usulan KUA-PPAS Perubahan. Di mana terjadi perubahan APBD yang diusulkan semula dari Rp81,7 triliun jadi Rp85,4 triliun. Pada hari ini kita akan lakukan pendalaman dengan BUMD,” tandas Ismail di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/8). (DDJP/bad/gie)