Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Rabu (2/3). Pada kesempatan itu, Komisi B menyoroti penerima subsidi transportasi yang diberikan pemerintah bagi warga. Bantuan pemerintah dalam bentuk keringanan biaya transportasi tersebut diharapkan dapat tepat sasaran. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, Asisten Perekonomian Sekertaris Daerah dan Dinas Perhubungan perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kriteria penerima subsidi. Sebab APBD yang digelontorkan untuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp6 triliun per tahun. (DDJP/tim)
