Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum (PAM) Jaya, Selasa (13/6). Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. Pada kesempatan itu Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong PAM Jaya segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas opini disclaimer yang diberikan. Dalam hal ini PAM Jaya diminta melakukan pembenahan menyeluruh dengan cara digitalisasi transaksi hingga inventarisasi aset. (DDJP/pun)
