Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapat koordinasi membahas ketersediaan pangan serta kebutuhan pokok lainnya, khususnya daging sapi dan beras menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 dengan PD. Pasar Jaya, PD. Dharma Jaya dan PT. Food Station Tjipinang Jaya, Selasa (14/06) yang lalu, di ruang rapat Komisi B.
Direktur Utama PD. Dharma Jaya, Ratna Dwi Kusumajati menjelaskan, bahwa pihaknya bersama PD. Pasar Jaya sudah melakukan operasi pasar di 153 titik pasar tradisional di DKI Jakarta dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri nanti. Sedangkan Direktur Utama PT. Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi menyatakan pihaknya beberapa bulan lalu juga sudah berkoordinasi bersama pihak Bulog dalam menangani kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari raya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B, Ahmad Zaerofi menilai jumlah titik operasi pasar yang dilakukan oleh PD. Dharma Jaya masih sangat minim karena tidak mencapai 50% dari keseluruhan jumlah pasar di Jakarta yang dikelola PD Pasar Jaya.
Sekretaris Komisi B, Darussalam menambahkan, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok terutama daging sapi menjelang hari-hari besar keagamaan, dinilai sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi B, Capt. Subandi mengatakan masyarakat membutuhkan harga daging yang stabil dan terjangkau.
Ratna Dwi Kusumajati menjelaskan, dalam penanganan ketersediaan daging sapi, PD. Dharma Jaya saat ini telah memasok sebanyak 400 ekor sapi dalam 1 bulan.
Dikatakannya, harga daging sapi yang ditetapkan sesuai dengan Instruksi Presiden Jokowi dari hasil operasi pasar kemarin, untuk daging sapi paha depan Rp.85.000,- per kilogram, paha belakang 89.000,- per kilogram. Namun demikian harga yang dapat ditetapkan PD. Dharma Jaya dilapangan sebesar Rp 95.000,- per kilogram sesuai dengan harga daging sapi lokal yang di datangkan dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ditambahkannya, apabila pada tahun anggaran 2016 ini PD. Dharma Jaya mendapat kucuran dana Penyertaan Modal Pemerintah, dirinya meyakini mampu menangani harga daging di Jakarta dengan cara membangun serta merenovasi rumah potong hewan di beberapa titik di DKI Jakarta.
Sementara itu Anggota Komis B, William Yani menilai dengan mendatangkan sapi lokal dari NTT oleh DKI Jakarta untuk diternakkan sangat bagus, karena secara jangka panjang menunjang pasokan sapi lokal. Disarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan di NTT untuk lokasi penangkaran sapi.
Sedangkan Anggota Komisi B yang lain, Syarifuddin berharap agar kedua BUMD tersebut dapat mengendalikan harga pasar seperti kebutuhan daging sapi serta kebutuhan pokok lainnya di Ibukota terutama mendekati hari-hari besar. Dengan APBD DKI Jakarta yang sangat besar permasalahan tersebut dapat diatasi, tambahnya. (red/wa)