Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai pelaksanaan program penanggulangan kebakaran Ibukota belum efektif. Hal ini dapat dilihat langsung dari jumlah kerugian harta benda dan korban manusia tiap kali kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengatakan, evaluasi peralatan dan perlengkapan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) perlu dievaluasi. Meski banyak peralatan canggih, namun belum cukup memadai untuk menjangkau lokasi padat penduduk.
“Sebab setiap kebakaran selalu hangus semua, kebakaran merembet. Berarti penanganan belum benar. Harusnya Gulkarmat bisa lebih cermat membeli alat untuk memadamkan api di RW kumuh padat penduduk,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/4).
Menurutnya robot Dok-Ing MVF-5 U3 yang memiliki sistem robotik multiguna berbasis remote untuk tanggap darurat asal Kroasia yang dibeli Dinas Gulkarmat DKI pun tidak efektif karena belum mampu menjangkau pemukiman padat penduduk.
“Cenderung proses pemadamannya yang harus dievaluasi, karena ketika mau ke lokasi yang padat penduduk, mobil tidak sampai. Contoh saja di Tamansari, bahkan di Jatinegara sampai ada yang meninggal. Harus dibenahi dan fikirkan solusi alat canggih,” ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi A lainnya, Syarifudin. Menurutnya tahun lalu Dinas Gulkarmat DKI tidak maksimal dalam upaya pemadaman api ketika terjadi kebakaran.
“Sejauh ini kita lihatnya masih sama seperti tahun lalu, kebakaran di DKI masih banyak dan penyelesaiannya tidak maksimal. Masih merambat ke beberapa rumah. Kepala Dinas harus punya solusi. Saya harap kedepan Gulkarmat punya terobosan untuk memperkecil ruang lingkup api agar tidak meluas,” ungkapnya.
Syarifudin berharap lokasi padat penduduk difasilitasi alat pemadam api ringan (Apar) dan sosialisasi cara penggunaannya untuk antisipasi menjalarnya api kerumah lain saat terjadi kebakaran.
“Sosialisasi juga harus sering dilakukan terlebih dimasa pandemi, bisa lewat daring, atau sosialisasi di tingkat Kelurahan agar masyarakat tidak kebingungan saat menghadapi kebakaran,” jelasnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengakui memang hambatan saat ini adalah ketika terjadinya kebakaran dipemukiman padat penduduk, jalan tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran.
“Pada saat kita masuk ke lokasi kebakaran memang sangat sempit, itu hambatannya. Tapi kalau soal respon time atau kecepatan kita menangani kebakaran dari pos ke TKP sudah sangat baik. Harusnya 15 menit, tapi kita dibawah 10 menit sudah sampai,” katanya.
Namun untuk permintaan fasilitas Apar saat ini masih terhambat regulasi pemeliharaan. Tetapi Satriadi akan berupaya membentuk barisan relawan kebakaran (balakar) di tingkat RT dan RW terutama wilayah padat penduduk untuk menjadi garda terdepan ketika terjadi kebakaran.
“Sejauh ini memang ada hambatan di regulasinya, karena setelah kita serahkan aparny harus kita rawat dan pelihara. Kedepannya kita akan bentuk Balakar yang akan merawat dan yang dapat menggunakan Apar,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)