Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengantisipasi potensi lemahnya pelayanan masyarakat akibat kosongnya ratusan pejabat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan, ratusan jabatan itu saat ini hanya diisi Pelaksana Tugas (Plt). Ketika fenomena tersebut terus dibiarkan ia mengkhawatirkan terjadinya pelemahan pada pelayanan masyarakat.
“Ini harus diatasi dengan cepat karena ditakutkan kekosongan ini pada akhirnya mengganggu fungsi pelayanan, jadi tidak optimal,” ujarnya, Kamis (27/5).
Hal senada juga diungkap anggota Komisi A lainnya, Karyatin Subiantoro. Ia sangat menyayangkan karena mendapat aduan warga bahwa di dua wilayah, pelayanan masyarakat menjadi terbengkalai karena sudah cukup lama belum ada pejabat definitif.
“Pertama di Kelurahan Susukan, kedua di Pekayon yang sampai sekarang masih Plt. Saya harap segera ada kepastian kapan dan siapa yang akan menggantikan pejabat lama itu karena ini terkait pelayanan,” ucapnya.
Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengakui memang saat ini ada ratusan jabatan Camat dan Lurah yang masih kosong karena sejumlah alasan seperti telah memasuki masa pensiun ataupun ada beberapa yang meninggal dunia.
“Iya memang ada ratusan, detailnya nanti dicek lagi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Targetnya setelah Idul Fitri ini akan diadakan pelantikan serentak,” katanya.
Sementara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Maria Qibtiya menjelaskan, bahwa saat ini sudah dua wilayah yang seluruh proses analisis jabatan di Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) telah rampung.
“Karena masih ada wilayah yang belum selesai, arahan pimpinan supaya dilakukan bersamaan agar tidak ada pejabat di wilayah yang masih menggantung untuk pengisiannya,” terangnya. (DDJP/gie/oki)