Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) terus menggenjot kecepatan respon ketika terjadi kebakaran. Selain itu, jaminan akan keselamatan petugas di lapangan juga harus ditingkatkan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, dua hal tersebut harus dioptimalkan untuk menekan angka kerugian yang diakibatkan bencana kebakaran. Terlebih, di tahun 2023 ini Dinas Gulkarmat telah menganggarkan Rp181 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) personel di lapangan.
“Jadi petugas pemadam kebakaran ini seharusnya dilengkapi APD dengan standar yang optimal. Jangan sampai mereka melakukan pemadaman tetapi dirinya terancam untuk keselamatannya,” ujar Inggard usai rapat kerja bersama Dinas Gulkarmat di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/1).
Dalam APBD tahun anggaran 2023, Dinas Gulkarmat dibekali anggaran sebesar Rp1,3 triliun dengan berbagai macam program kerja. Komisi A DPRD DKI Jakarta berharap dengan anggaran tersebut Dinas Gulkarmat dapat lebih mengoptimalisasi kinerja, khususnya peningkatan respon cepat saat terjadi kebakaran dan penanganan yang tepat sesuai tugas dan fungsi.
“Karena memang harus dipertahankan dan ditingkatkan respon time itu. Karena api kecil harus segera dipadamkan,” ungkap Inggard.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta Satriadi menjelaskan, di tahun ini jajarannya memang memfokuskan APBD untuk peningkatan keahlian dan keselamatan petugas di lapangan. Untuk keselamatan Dinas Gulkarmat akan menambah dan memperbarui sejumlah jenis APD petugas pemadam.
“Kami sedang melengkapi semuanya, kita konsentrasi ke APBD. Memang anggarannya besar karena jumlah personelnya juga besar. Ada sebanyak 4.000 personel, berarti satu orang memiliki standar peralatan mahal,” jelasnya. (DDJP/apn)