Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk terus menyempurnakan data pemilih jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di tahun 2024 mendatang.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan, pada Pemilu terakhir angka Golput akibat administratif mencapai 5%. Dengan demikian pada tahapan pemilihan yang akan dimulai Februari 2023 mendatang, Dinas Dukcapil perlu memperkuat sinkronisasi data kependudukan dengan KPUD DKI Jakarta, terutama menyangkut update data terbaru pemilih Jakarta. Sehingga hak pilih warga Jakarta tidak terabaikan.
“Karena banyak sekali didapatkan warga-warga penghuni rusun atau apartemen itu mereka seringkali kehilangan hak pilih atau sering disebut Golput administratif. Golput administratif itu sampai 5 persen dari data pemilih yang ada. Pada akhir nya mereka enggan datang ke TPS untuk coblosan,” kata Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1).
Selain soal hak pilih warga Jakarta, dia juga menyoroti masih adanya data nomor identitas kependudukan (NIK) ganda. Bahkan mirisnya persoalan NIK ganda tersebut dapat lolos hingga saat pengumuman daftar pemilih tetap.
“Kan banyak sekali, seringkali waktu pendaftaran data pemilih diawal bahkan sampai dengan daftar pemilih berkelanjutan masih ada beberapa kendala soal dobel NIK. Dobel NIK ini disinyalir karena dokumen yang diurus itu tidak melalui prosedur. Secara fisik ada cuma setelah di cek di data base NIK nya itu dobel,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengaku sejauh ini telah membangun komunikasi intens dengan KPUD DKI. Beberapa waktu lalu, Dukcapil DKI memfasilitasi kegiatan pendidikan kilat (Diklat) yang libatkan KPUD DKI Jakarta.
“KPU Provinsi dan kita sudah dialog bersama antara KPU dan Dinas Dukcapil terkait tantangan-tantangan di 2024 dan beberapa perubahan-perubahan terkait pemanfaatan data Dukcapil di dalam rangka persiapan pemilu. Nah ini akan menjadi rutin nanti dengan KPUD dalam menjelang Pemilu ini,” ungkapnya. (DDJP/bad)