Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat kerja untuk mengurai lemahnya penagihan penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) kepada pengembang di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/2). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Pada kesempatan itu, Komisi A mendorong Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta menyingkronkan payung hukum mengenai penindakan dan sanksi bagi pengembang. (DDJP/eko)

Update Berita Terakhir
- Banggar Penyampaian Rekomendasi Lima Komisi terhadap KUA-PPAS APBD 2025
- Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Andrino Hadiri Panggung Anak Kreasi Seluruh Indonesia
- Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi
- DPRD DKI Jakarta Bahas Tuntas KUA-PPAS APBD 2025
- Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2025 Kembali Didalami Lima Komisi Bersama SKPD-BUMD
Komisi A Kembali Urai Persoalan Penyerahan Fasos Fasum
February 27, 2020 7:27 pmUpdate Berita Terakhir
- Banggar Penyampaian Rekomendasi Lima Komisi terhadap KUA-PPAS APBD 2025
- Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Andrino Hadiri Panggung Anak Kreasi Seluruh Indonesia
- Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi
- DPRD DKI Jakarta Bahas Tuntas KUA-PPAS APBD 2025
- Pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2025 Kembali Didalami Lima Komisi Bersama SKPD-BUMD