Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat kerja untuk mengurai lemahnya penagihan penyerahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) kepada pengembang di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/2). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Pada kesempatan itu, Komisi A mendorong Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta menyingkronkan payung hukum mengenai penindakan dan sanksi bagi pengembang. (DDJP/eko)
