Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta untuk mengurai kendala penerbitan sertifikat tanah warga di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/2). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. Pada kesempatan itu Komisi A meminta BPN DKI Jakarta menindaklanjuti persoalan kelompok masyarakat (Pokmas) yang diduga menjadi kendala terhambatnya proses pembuatan sertifikat warga melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). (DDJP/pun)
