Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Inspektorat sebagai unit kerja di bidang pengawasan mereformasi mekanisme kerja dengan anggaran yang diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono mengatakan, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan di internal Pemprov DKI Inspektorat perlu memanfaatkan perpaduan sumber daya manusia (SDM) unggul dengan teknologi canggih.
“Mereka harus mencoba memadukan antara SDM yang ada dengan teknologi atau sistem yang diperbaiki juga, agar bisa membantu kinerja-kinerja mereka kedepan,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).
Mujiono optimistis kedua trobosan tersebut dapat dilakukan Inspektorat dengan usulan anggaran sebesar Rp137,7 miliar dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2020. Anggaran itu juga menurutnya cukup untuk merekrut auditor handal untuk melakukan pngawasan.
“Cari auditornya yang handal, saya yakin kalau dibayar mahal mau dia (auditor) mau bekerja di Inspektorat. Kami ingin Inspektorat memaksimalkan kekuatan,” tandasnya.
Sementara Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Michael Rolandi mengatakan saat ini sudah memiliki 253 auditor dan mengusulkan penamabahan sebenyak 144 auditor untuk memaksimal pengawasan. Seluruh auditor tersebut akan mendapat pelatihan bimbingan teknis selama 120 jam yang berlangsung selama satu tahun meliputi pendidikan substantif pengawasan dan sertifikasi jabatan fungsional auditor dengan menelan anggaran Rp3,5 miliar.
“Sebab tidak semua auditor di Inspektorat itu berlatar belakang audit atau akutansi, makanya kita harus lengkapi dengan diklat auditor dulu. Setelah terbentuk, baru kita lakukan peningkatan kemampuan, knowladge dengan pelatihan 120 jam pertahun perorang,” katanya.
Tak hanya itu, Michael juga akan membuat sistem untuk meminimalisir resiko kesalahan yang sering terjadi (human error).
“Di 2019 kita sudah bangun sistem menejemen resiko, lalu kita sedang membangun sistem menejemen audit, mudah-mudahan dengan itu para auditor bisa menutupi kekurangan orang untuk melaksanakan continues monitoring melalui data base yang sudah ada,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)