Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mengingatkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) agar terus mengevaluasi kualitas penanganan kebakaran di DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan, bahwa penanganan kebakaran yang selama ini dilakukan Dinas Gulkarmat masih lamban. Sehingga menurutnya, perlu ada kajian pemetaan yang lebih terukur terhadap lokasi-lokasi permukiman padat penduduk yang berpotensi mengalami kebakaran sesuai hasil evaluasi.
“Sekali lagi kaitannya dengan kejadian-kejadian kebakaran yang memakan banyak korban, yang belum lama terjadi di Matraman. Tentunya apapun ceritanya perlu penanganan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD juga memberikan masukan supaya kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi, karena yang dikorbankan adalah nyawa manusia apapun alasan teknis yang terjadi,” katanya, Jumat (16/4).
Bahkan menurut Mujiyono, Dinas Gulkarmat DKI tidak boleh hanya mengandalkan aspek manajemen waktu respon cepat (quick time response). Seharusnya, juga menerapkan kajian-kajian rekomendasi yang sebelumnya telah dikompilasi Komisi A agar peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk tak kembali terulang.
“Tidak sekedar (quick time response) itu saja, saya sudah pernah memberikan kajian-kajian itu kepada mereka soal penanganan permukiman kumuh maupun penanganan penanggulangan kebakaran di permukiman kumuh. Sudah lama saya berikan, dan itu harusnya dipelajari dan diterapkan di berikutnya masukan-masukan kami di Komisi A banyak yang rasional dan ilmiah,” terangnya.
Sedangkan, Anggota Komisi A DPRD DKI August Hamonangan menyarankan Dinas Gulkarmat DKI terus mengoptimalkan penanganan terhadap mitigasi kebakaran sejak dini. Salah satunya, seperti pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang wajib tersedia di titik-titik lokasi permukiman padat penduduk secara merata.
“Saya kira APAR di lingkungan padat penduduk juga harus ada dan harus juga berfungsi baik dalam kondisi normal ataupun ketika peristiwa kebakaran itu terjadi. Karena peristiwa kebakaran bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, ya setidaknya sebelum para petugas datang ke lapangan, sudah ada upaya masyarakat sekitar lokasi kebakaran untuk bertindak,” ungkap August.
Sementara itu, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Satriadi Gunawan menyebut di sepanjang tahun 2020-2021 telah terjadi penurunan frekuensi kebakaran sebesar 31%. Menurutnya, penurunan frekuensi kebakaran terjadi lantaran gencarnya sosialisasi penanggulangan kebakaran melalui pengeras suara di fasilitas masyarakat seperti surau atau masjid.
“Hampir 2.300 titik sudah kita lakukan sosialisasi melalui pengeras suara, meningkatkan kewaspadaan masyarakat ya. Kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran meningkat, karena di tengah pandemi kita nggak bisa kumpulin orang melakukan sosialisasi. Kita punya inovasi melakukan itu menggunakan pengeras suara, di masjid-masjid. Memang agak tradisional, tapi itu justru dampaknya menurun kebakaran 31 persen itu,” ucapnya.
Ia merinci, penurunan frekuensi kebakaran pada periode Januari-Maret tiga tahun terakhir. Kebakaran pada Januari-Maret 2019 sebanyak 414 kasus, sedangkan jumlah kebakaran pada Januari-Maret 2020 sebanyak 382 kasus. Sedangkan, untuk periode Januari-Maret 2021, tercatat ada 331 kebakaran di Jakarta.
“Itu harus diapresiasi lah, itu luar biasa, dampaknya kerugiannya lebih turun, korban jiwanya lebih turun,” tandas Satriadi. (DDJP/alw/oki)