Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat segera mengambil langkah strategis mengenai krisis air bersih yang masih dialami warga di kawasan Jakarta Utara, seperti Kelurahan Kali Baru dan Kamal Muara.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta H.M Subki menilai, krisis air bersih di dua kawasan tersebut dapat dikatakan bencana saat musim kemarau yang harus segera mendapat perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah kota.
“Saya sudah sampaikan berkali-kali di BPBD kaitannya dengan Walikota, di Jakarta ini masih ada daerah saluran air bersih yang belum sampai, selangnya air PAM-nya belum sampai. Kalau dari air tanah disana tentu ada rasanya asin kecoklatan, bagaimana kalau buat mandi tentu tidak bisa dipakai,” ujarnya, Selasa (20/8).
Karena itu, Komisi A mendorong agar Pemkot Jakarta Utara dan BPBD segera berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk memetakan pemasangan instalasi buat warga. Menurut Subki kegiatan tersebut lebih efektif dibandingkan pelaksanaan pendistribusian air bersih (dropping water) kepada warga yang bersifat rutin dilakukan saat musim kemarau.
“Jadi kalau BPBD melakukan dropping water istilahnya kirim air ke daerah-daerah seperti itu di musim kemarau ini ya saya setuju. Cuma mungkin tidak semata-mata membawa air diangkut dalam bentuk seperti itu, harusnya berusaha ajak PAM Jaya Palyja bersama PDAM berusaha melakukan sambungan-sambungan air secara lebih baik,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD DKI Abdul Azis Muslim. Ia menilai setidaknya pemasangan saluran air bersih sudah saatnya dilakukan sebagai salah satu solusi mengatasi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta.
“Karena air siapapun pasti butuh, jangan bilang Jakarta maju tapi air bersih saja masih minim. Air ini kebutuhan yang harus terpenuhi untuk warga, menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Azis sapaan karibnya.
Dengan demikian, Azis berharap adanya langkah konkrit masing-masing SKPD-UKPD bersama PAM dan PDAM Jaya merealisasikan pemasangan saluran air bersih kepada warga.
“Memang instalasi itu penting, artinya tidak hanya waktu ada keluhan dari warga soal air bersih saja. Tapi bisa terpenuhi setiap saat melalui instalasi yang bagus,” ungkapnya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sejauh ini telah menyiapkan pasokan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Salah satunya, dengan persiapan mobil tanki air untuk didistribusikan kepada warga yang melalui tanki air bersih dengan kapasitas 2.500, 4.000, dam 10.000 liter. BPBD juga akan berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PAM Jaya sebagai pemasok air bersih di seluruh wilayah di Jakarta.
Berdasarkan kasus pada tahun 2018, BPBD mengidentifikasi ancaman kekeringan terjadi di wilayah Jakarta Utara. Sedangkan potensi kebakaran terjadi dari pembakaran ilalang dan sampah yang memicu kebakaran besar. Meski demikian, BPBD sejauh ini belum menerima laporan terkait wilayah yang mengalami kesulitan air akibat dampak kemarau di DKI Jakarta.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sejauh ini memperkirakan, musim kemarau di Jakarta akan berlangsung hingga Oktober 2019. Dengan rincian, awal musim kemarau tahun ini baru dimulai akhir Mei dan Juni serta puncak musim kemarau di Jakarta akan terjadi pada Agustus dan September 2019.
Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan (HTH), BMKG menilai ada wilayah di Jakarta Utara yang tidak hujan lebih dari 60 hari. Sementara sebagian wilayah Jakarta yang lain tidak hujan antara 31-60 hari. (DDJP/alw/oki)