Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kunjungan sekaligus menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan, salah satu tujuan kunjungan tersebut untuk mengoptimalkan rencana kerja tahun 2020 dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sekaligus mempertimbangkan rekomendasi Komisi A terhadap usulan belanja Pemkot dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020.
“Yang Jakarta Barat lumayan, penguasaan materinya luar biasa dan waktunya juga panjang, kalau di pusat ada keterbatasan waktu karena mau ada rapat Banggar (Badan Anggaran). Tidak bisa dibandingkan, yang pasti dari empat wilayah, yang barat lumayan,” katanya usai rapat kerja evaluasi, Senin (25/11).
Mujiyono menjelaskan, kunjungan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya Komisi A telah mengunjungi Pemkot Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Ia mengaku optimis seluruh jajaran pemkot akan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menciptakan asas reformasi birokrasi yang tepat kepada masyarakat.
“Pasti ada perbaikan, pasti ada perbaikan di pelayanan publik, tingkat serapan nya sesuai target. Rata-rata target (pencapaian 2020) akan 90 persen sekian, barat pun juga sama,” terangnya.
Dengan demikian, ia berharap masing-masing jajaran pemkot sudah memiliki cara tersendiri untuk mengantisipasi efisiensi pagu anggaran kegiatan di masing-masing jajaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat.
“Kalau APBD sudah ditetapkan di satu angka, artinya dia punya perhitungan yang matang. Jangan kemudian dilakukan revisi terus kemudian melakukan efisiensi, waktunya mepet bertabrakan akhirnya,” ungkapnya.
Dengan demikian, Mujiyono memastikan pihaknya akan terus berupaya optimal mempertahankan hasil-hasil kesepakatan anggaran kegiatan tahun 2020 bersama jajaran Pemkot di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta ataupun mitra kerja lain keputusan final dalam tingkat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jadi semua akan on the Track, smooth tidak masalah di Banggar. Karena kita sudah ketuk pagu Rp10,2 triliun untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung di Komisi A,” ungkapnya.
Sementara itu, Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi memastikan pihaknya akan menindaklanjuti segala masukan dan saran yang diberikan para legislator bidang pemerintahan guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
“Karena memang kita sudah mempersiapkan program-program yang bersentuhan kepada masyarakat dan selama ini memang kita terus jalankan, seperti kegiatan Open House pelayanan kependudukan itu sudah bisa dilakukan warga tanpa harus ke balaikota untuk bertemu gubernur melaporkan aduan. Jadi dari tingkat kelurahan di seluruh Wilayah Jakarta barat sudah bisa melakukan aduan,” terang Rustam.
Hal senada juga diungkapkan Walikota Jakarta Pusat Bayu Meghantara. Ia menuturkan, pihaknya akan selalu terbuka dengan masukan-masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan.
“Kami akan berupaya sebaik mungkin memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki di wilayah kami, baik secara program-program yang berjalan di masyarakat dan yang ada di dalam lingkungan kerja kami,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)