Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti kualitas serapan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH-KLN) dalam evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2018.
Dalam forum tersebut, Sekertaris Komisi A DPRD DKI Syarif menginginkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut memperkaya program kegiatan untuk memperbaiki serapan APBD yang tercatat hanya 86,28% dari total anggaran sebesar Rp17,8 miliar di sepanjang tahun 2018.
“Jangan sampai seperti event organizer cuma memfasiliasi dan mengornisir acara orang yang dayang lalu dilayani, harus ada penambahan tugas dan tupoksinya,” ujar Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/7).
Sebagai unit kerja yang menangani kerjasama Jakarta dengan luar negeri, menurut Syarif, Biro KDH-KLN seharusnya juga dapat memfasilitasi kunjungan putra puteri terbaik Ibukota di bidang seni dan budaya misalnya untuk ke luar negeri.
“Banyak yang bisa dikerjasamakan, sehingga ada manfaatnya,” ungkap Syarif.
Sementara itu, Kepala Biro KDH-KLN DKI Jakarta Mawardi menjelaskan, dalam rapat tersebut juga Komisi A DPRD menggelontokan pertimbangan untuk memperluas postur unit kerjanya. Ia mengakui bahwa dengan lingkup Biro banya kerja-kerja pihaknya yang terbatas untuk dilaksanakan.
“Untuk pengembangan ini memang sudah masuk tahap pengkajian. Jika ini benar-benar dikembangkan, apa yang diharapkan dewan dalam memfasilitasi kerjasama dengan luar negeri bisa terakomodir,” tandas Mawardi. (DDJP/nad/oki)