Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam rangka membahas Pra Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, Senin (17/3).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Inggard Joshua didampingi oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Wakil Ketua Komisi A Alia Noorayu Laksono.
Inggard meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan garis besar program prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pada 2026.
Tentunya hal tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada publik dapat berjala secara optimal.
“Kami minta bagaimana Pra-RKPD ini bisa mewarnai apa yang telah diupayakan oleh Eksekutif termasuk program-program mengenai pokok pikiran selama reses,” ujar Inggard di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/3).
“Apalagi kita punya Gubernur baru, tentu saja yang harus kita sama-sama hargai karena dalam campaign-nya pun sudah mencanangkan program prioritas,” tambah Inggard
Dengan demikian, harap Inggard, terlaksananya rapat Pra-RKPD dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026. Tentu hal tersebut demi terciptanya pelayanan terhadap publik yang lebih baik.
“Harapannya tahun 2026 Jakarta akan lebih baik dan lebih sejahtera pelayanan, masyarakat bagus sarana prasarana bagus,” ujar Inggard.
Anggota Komisi A yang hadir di antaranya Dadiyono, Lauw Siegvrieda, Zahrina Nurbaiti, Muhammad Hasan Abdillah, Nucbatillah, Mohammad Ongen Sangaji, Riano P. Ahmad, Inad Luciawati, Heri Kustanto, Ali Muhammad Johan, Kevin Wu, Fuadi Luthfi, William Aditya Sarana, Hilda Kusuma Dewi
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyampaikan telah merumuskan enam prioritas pembangunan untuk tahun 2026.
Di antaranya, Peningkatan Modal Manusia yang Berdaya Saing, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah, dan Peningkatan Infrastruktur Kota yang Layak dan Memadai.
Kemudian, Optimalisasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim, Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Responsif, dan Peningkatan Pembangunan di Kawasan Pesisir dan Kepulauan.
“Pembangunan dari enam isu strategis dimaksud dapat kami sampaikan kaitannya dengan prioritas pembangunan tahun 2026 untuk sumber daya manusia yang memiliki daya saing, peningkatan kualitas dan aksesibilitas,” jelas Sigit.
Sementara dari pihak eksekutif yang hadiri diantaranya yakni, Inspektorat DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, dan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
Kemudian, Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Administrasi Jakarta Timur, Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Walikota Administrasi Jakarta Barat, Walikota Administrasi Jakarta Utara, dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Adapun dalam kegiatan tersebut mengacu pada surat nomor 202/HM.03.00 yang telah disetujui oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (apn/df)