Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemprov DKI Jakarta mengaktifkan kembali kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang (TPPO) yang pernah dibentuk pada Tahun 2019.
Pernyataan itu dia sampaikan usai Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap adanya kasus TPPO di Apartemen Kalibata City pada 18 Maret 2024 kemarin. Bahkan selama enam bulan terdapat tiga kasus di lokasi tersebut.
“Namun sepertinya gugus tugas ini jalan di tempat. Pemprov seharusnya menggalakkan kembali gugus tugas ini terutama di sektor pencegahannya,” ujar Yuke saat dihubungi, Kamis (21/3).
Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP)
Gugus tugas diminta aktif untuk menekan maraknya kasus TPPO, terlebih Jakarta merupakan daerah penerima sekaligus daerah transit korban untuk di kirim ke berbagai kota maupun negara.
“Sebetulnya, Jakarta sudah mempunyai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Ini harus aktif kembali,” tutur Yuke.
Ia menjelaskan, gugus tugas TPPO memiliki tugas mulai dari pencegahan, sosialisasi, rehabilitasi, pemantauan, hingga melaporkan apabila ditemukan dugaan kasus TPPO. Oleh karena itu, peran gugus tugas harus dioptimalkan agar Jakarta tidak menjadi tempat yang nyaman bagi pelaku usaha TPPO.
Tak lupa, Yuke juga meminta masyarakat untuk terlibat aktif jika mengetahui adanya dugaan TPPO di lingkungan tempat tinggal. “Juga peran serta masyarakat dalam memberikan informasi-informasi yang mungkin terdeteksi dan dicurigai bisa segera melaporkan,” pungkas Yuke.
Diketahui Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan delapan orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan iming-iming menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Dubai, Uni Emirat Arab.
Para korban ditampung di Apartemen Kalibata sebelum diberangkatkan ke Dubai dan dijanjikan mendapat upah bulanan 1.200 real atau sekitar Rp4,5 juta. Sementara pelaku akan mendapat keuntungan sekitar Rp5 juta sampai Rp15 juta perorang. (DDJP/bad/gie)