Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan capaian realisasi anggaran hingga Mei 2025 secara transparan.
Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam menyongsong pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menegaskan, forum evaluasi bersama BUMD difokuskan pada dua aspek utama. Yakni capaian laba dan kinerja operasional hingga batas waktu pelaporan terakhir.
“Yang pertama terkait laba, sampai bulan Mei itu sudah berapa persen realisasinya. Yang kedua soal kinerja operasional, capaian-capaian yang sudah diraih,” ujar Nova dalam rapat bersama jajaran eksekutif dan perwakilan BUMD di Ruang Rapat Komisi B, Selasa (1/7).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP)
Nova juga menyoroti persoalan distribusi air baku. Khususnya terkait perubahan suplai dari Waduk Karian yang sebelumnya menjadi andalan.
“Itu (pengalihan Waduk Karian) jadi catatan penting, apalagi kita sudah masuk fase pembahasan APBD Perubahan,” ucap dia.
Nova menekankan, evaluasi tersebut penting agar setiap usulan pergeseran anggaran benar-benar didasarkan pada realisasi dan proyeksi yang terukur.
“Kita ingin tahu sejauh mana target-target yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Termasuk juga soal Public Service Obligation (PSO) untuk sektor transportasi, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT,” jelas dia.
Sementara itu, Anggota Komisi B Pandapotan Sinaga menyoroti pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari sejumlah BUMD. Terutama yang menerima Penyertaan Modal Daerah (PMD).
Ia juga meminta laporan rinci terkait posisi dan bentuk dana SiLPA tersebut.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga. (dok.DDJP)
“Saya minta laporan khusus penggunaan SiLPA. Posisinya sekarang di mana? Masih dalam bentuk uang tunai, deposito, atau sudah digunakan?,” ucap Pandapotan.
Ia mencontohkan, proyek LRT oleh PT Jakarta Propertindo yang menerima SiLPA untuk mendukung pembiayaan.
Pandapotan menekankan, memastikan dana tersebut benar-benar tersedia sebelum dialokasikan ulang sangat penting.
“Kalau SiLPA-nya sudah digunakan, harus dilaporkan secara resmi. Jangan sampai semua BUMD mengeluh tidak punya uang, padahal SiLPA-nya muncul di laporan. Saya minta itu dimonitor,” pesan dia. (all/df)