Para wakil rakyat berharap agar keluarga penerima manfaat (KPM) bisa memanfaatkan bantuan tersebut secara bijak.
Terutama untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok. Berharap penyaluran bantuan tersebut tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh KPM.
Paling tidak, bisa menyusul rata-rata nasional 9 persen. “Ini bisa dilakukan dengan kerja bersama,” ujar Murdiman usai ikut rapat dengar pendapat dengan para wakil rakyat kepada rekan-rekannya di sebuah kantin kantor wakil rakyat.
Selain itu, mereka juga meminta kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berusaha keras agar KPM tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga bisa naik kelas.
“Naik kelas yang dimaksud adalah menjadi kelompok sejahtera dengan pindah ke tahap pemberdayaan masyarakat,” Sarmidi menimpali.
“Jika mereka naik kelas, maka program akan beda. Bukan bantuan sosial (Bansos) lagi, tetapi bantuan modal, peningkatan kapasitas, dan menciptakan pasar,” tutur Mousli.
Terkait hal itu, pendamping PKH juga diharapkan ikut terlibat menggraduasi atau mengakhiri KPM PKH. “Mereka, penerima bantuan diyakini juga memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mengikuti berbagai program dan bantuan pelatihan,” papar Murdiman.
“Mereka graduasi, ikut program Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Tenaga Kerja agar mereka jadi keluarga yang lebih mandiri,” imbuh dia.
“Pucuk dicinta ulam tiba buat Murdiono dong,” kata Murdiman.
“Apa pasalnya,? tanya Mousli.
“Kita juga mensuport program yang menargetkan tiap pendamping PKH untuk menggraduasi KPM. Termasuk Murdiono. Menjadi pendamping harus bekerja berdasarkan data yang akurat.Mampu menerjemahkan bidang tugasnya. Bikin data profil dan bikin perencanaan yang matang,” kata Murdiman.
Pendamping PKH, imbuh dia, harus memetakan KPM yang perlu direhabilitasi, hingga langsung bisa diberdayakan.
“Termasuk Rumiyati anakku, untuk mendampingimu ke masa depan,” pungkas Murdiman sambil mengusap usap pundak Mardiono. (stw)