Mencuatnya kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat (Sudinhub Jakpus) menuai perhatian serius Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.
Politisi PKS itu meminta aparat penegak hukum serta Inspektorat Provinsi segera mengungkap kebenaran kasus tersebut, secara transparan dan menyeluruh.
“Benar, ganti (oknum-oknum yang terlibat) dan selidiki sampai tuntas,” ujar Khoirudin, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, DPRD tidak akan tinggal diam dan siap mengawal proses penegakan hukum hingga tuntas. “Kami mendukung penuh upaya pemberantasan Pungli,” tegas dia.
Transparansi dari semua pihak, menurut Khoirudin, akan menjadi fondasi penting dalam mendorong penegakan etika dan akuntabilitas publik.
“WS Laoly selaku pelapor perlu hadir di forum resmi DPRD guna menyampaikan secara terbuka dasar laporannya, demi memperjelas duduk perkara dan mencegah spekulasi publik,” tegas dia.
Khoirudin menegaskan, segera menjadwalkan rapat kerja gabungan antara Komisi A dan Komisi B guna mendalami persoalan tersebut. Termasuk memanggil pihak-pihak terkait, seperti jajaran Dinas Perhubungan dan Inspektorat.
“Kami akan tugaskan ketua komisi menindaklanjuti,” pungkas dia. (red)