Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta kepada pihak United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) untuk mencarikan solusi terkait ribuan para pencari suaka yang sempat menempati trotoar Jalan Kebon Sirih beberapa waktu lalu.
Pasalnya, sebanyak 1.192 pencari suaka dari berbagai negara yang kini menempati lahan eks Kodim Kalideres hanya diberikan tenggat waktu sampai 31 Agustus 2019 mendatang.
“Saya kan minta penjelasan dari UNHCR karena sudah banyak sekali laporan masyarakat yang terganggu dengan keberadaan mereka (pencari suaka). Sebab mereka kita sudah bantu selama 41 hari dengan sifat kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/8).
Terlebih bantuan berupa makanan yang diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat secara rutin dua kali sehari sejak 11 Juli 2019 lalu, akan dihentikan mulai hari ini.
“Bantuan dari kita makanan selesai hari ini terakhir, jadi mulai besok sampai 31 Agustus kita gak beri makanan lagi,” kata Syarif, selaku Perwakilan Sudinsos Jakarta Barat.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku takut bila UNHCR tak mengambil tindakan secepatnya, maka ada gejolak sosial yang terjadi.
“Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman,” kata Taufan.
Namun sayangnya pihak UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa kemana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019 besok. Justru UNHCR meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan izin para pencari suaka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah,” kata Julia, selaku Senior protection officer UNHCR.
Sementara itu, International Organization for Migration (IOM) yang juga hadir dalam rapat koordinasi bersama DPRD DKI Jakarta menyanggupi untuk membantu mencarikan solusi bagi para pencari suaka dan memfasilitasi pencari suaka yang ingin pulang ke negara asalnya tanpa paksaan.
“Berkaitan dengan populasi yang ada di Kalideres dengan jumlah 1.200 – 1.300, kami memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Kita juga punya program fasilitas pemulangan bagi yang ingin kembali ke Negara asal tanpa paksaan,” terang Waliraz, selaku Chief Migration Health Physician IOM. (DDJP/gie/oki)