Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera turun tangan mengatasi masalah kawasan kumuh di Ibu Kota.
Termasuk yang menjadi sorotannya yakni kawasan padat penduduk di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang notabene tak jauh lokasinya dari Istana Negara.
“Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Kesana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu,” ujarnya saat pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (16/3).
Selain itu, Pras sapaan karibnya juga mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di Pemukiman Padat Penduduk. Sebab ia mengaku mendapat keluhan warga yang kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.
“Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena disana kemiskinannya terlihat,” ucapnya.
Di lokasi yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku siap membenahi dua wilayah tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangat Daerah (SKPD) terkait. Apalagi Jakarta diprediksi hingga 20 tahun kedepan akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota.
“Pertumbuhan Kota Jakarta masih sebagai sentra bagi para investor meskipun Ibu Kota akan berpindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara). Feeling saya 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun kedepan, Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia. Maka wajar kalau saya sampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia,” ungkapnya.
Heru juga berjanji akan membenahi sejumlah masalah di pemukiman kumuh yang berorientasi langsung menyentuh warga, salah satunya yakni membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah, serta program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma juga mengungkapkan, bahwa sejauh ini pihaknya sudah menerima 1.059 program usulan dari Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang akan disisir lagi untuk dijadikan program prioritas tahun 2024. Adapun program prioritas tahun depan yakni penanggulangan banjir, penurunan stunting, pengembangan ekonomi kreatif, penanggulangan kemiskinan, serta penataan kawasan.
“Ini merupakan hasil musrenbang RW yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 21 Januari 2023, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan pada tanggal 14 Februari sampai 1 Maret 2023. Berdasarkan data yang ada pada E-Musrembang, sampai dengan musrenbang tingkat kota, tercatat jumlah usulan masyarakat yang sebanyak 1.059 usulan dengan anggaran sebesar Rp972 miliar,” tandasnya. (DDJP/tim)