Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengkaji ulang alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022 sebesar RP2,2 triliun.
Menurutnya, saat ini BTT saat ini tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali. Saat ini, dikatakan Prasetio, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
“Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja. Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/11).
Sementara Komisi A DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun, dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional Dasa Wisma, Jumantik, dan Kader Posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.
“Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di Posyandu ataupun di Sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis,” ungkap Mujiyono, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Selanjutnya Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp9,2 triliun, salahsatu program yang direkomendasikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, dengan begitu diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.
“Bahkan seluruh dinas mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta,” ucap Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyertaan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.
“Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19,” ungkap Yusuf, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.
Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader Dasawisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta. (DDJP/gie/oki)