Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendorong jajaran organisasi kepemudaan Karang Taruna turut berperan dalam pembangunan DKI Jakarta.
Karang Taruna sebagai salah satu perangkat lingkungan, menurutnya dapat langsung memberikan masukan mengenai masalah-masalah yang terjadi. Seperti melaporkan masalah penyebab kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta.
“Buat di masing-masing wilayah masukan-masukan buat kita di sini. Terutama soal kemacetan dan banjir. Karena masalah macet dan banjir ini sudah menjadi slogan di DKI. Mau sehebat apapun DKI kalau masalah ini belum selesai tidak ada apa-apanya,” ujar Pras sapaan karibnya saat menerima audiensi Karang Taruna se-DKI Jakarta, Selasa (14/7).
Pada kesempatan itu, Pras mengaku akan melanjutkan seluruh aspirasi yang disampaikan Karang Taruna se-DKI Jakarta ke Komisi A DPRD. Salah satunya mengenai inisiatif pembentukan sekolah kreatif untuk mengatasi maraknya pengangguran yang terjadi.
“Karena pekerjaan untuk saat ini memang sangat susah. Di sini pun anggaran terdampak banyak pemangkasan. Tunjangan ASN di sini pun dipangkas. Karena itu untuk aspirasi Karang Taruna, adik-adik di sini nanti saya teruskan ke Komisi A yang membidanginya,” terang Pras.
Di lokasi yang sama, Ketua Karang Taruna DKI Jakarta periode 2019-2024 Muhammad Mul menjelaskan, kebutuhan pembentukan sekolah kreatif berangkat dari inisiatif anggota Karang Taruna di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Itu menjadi program prioritas Karang Taruna DKI Jakarta di masa pandemi.
“Kita akan memanfaatkan gedung-gedung SKKT yang ada di Kelurahan untuk menjaring teman-teman yang putus sekolah dan tidak memiliki skill. Di sana kita akan mengerjakan bagaimana teman-teman ini bisa produktif dan mandiri,” terangnya.
Dengan demikian, Mul menyatakan akan mengusulkan penambahan hibah kepemudaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selain itu, ia juga berharap dengan audiensi yang dilakukan bersama Ketua DPRD dapat mengubah nomenklatur anggaran hibah yang sebelumnya bernama pemberdayaan generasi muda menjadi fokus untuk Karang Taruna.
“Agar kita tidak multitafsir. Tapi Alhamdulillah Ketua DPRD menyampaikan akan memproses kepada Gubernur dan Dinas Sosial, diupayakan agar sesuai harapan Karang Taruna,” tutup Mul. (DDJP/tim)