Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menyebut, hingga saat ini APBD masih terkontraksi, imbas dari pandemi Covid-19. Situasi tersebut tampak dari tidak tercapainya banyak target pendapatan.
Dengan demikian ia mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) realistis dalam mengusulkan belanja kegiatan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2021.
“Teman-teman SKPD kita ini tidak punya uang, penjelasan kemarin itu jelas pendapatan kita hanya berapa. Saya minta di dalam pengajuan anggaran di dalam Perubahan APBD kali ini betul-betul efisien, yang prioritas yang mana saja,” katanya saat rapat kerja di Bogor Jawa Barat, Jumat (7/10).
Rancangan KUPA-PPAS APBD DKI 2021 telah diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebesar Rp79,29 triliun dari Rp84,19 triliun. Besaran tersebut terdiri atas perubahan sejumlah postur, salah satunya adalah penyesuaian proyeksi pendapatan daerah Rp64,60 triliun.
Karena itu, Pras sapaan karibnya meminta agar prioritas program anggaran dalam fase Perubahan APBD DKI 2021 fokus kepada penanganan banjir, penanggulangan bencana, ataupun program yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.
“Kalau yang lain-lain jangan lagi deh, hibah atau apapun tidak perlu. Jadi saya pikir di dalam komisi-komisi ini jangan ada akal makan akal, di Banggar besar pasti akan saya coret, tapi yang prioritas akan diperhatikan,” tandas Pras. (DDJP/alw/oki)