Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengkaji sistem pemilu serentak 2019.
Ia menilai, sepanjang pelaksanaan pemilu beberapa waktu lalu menumbukan banyak persoalan, mulai dari petugas penyelenggara, peserta pemilu, hingga pemilih. Karena itu, pria yang akrab disapa Pras itu mendorong agar pemerintah menimbang ulang pelaksanaan pemilu serupa yang akan digelar di tahun 2024 mendatang.
“Tak lain supaya ada perbaikan kualitas sistem pemilu. Supaya hal-hal yang tak diinginkan seperti kemarin kembali terjadi lagi,” ujarnya, Kamis (25/7).
Pras menyesalkan, selama pelaksanaan pemilu kemarin sebanyak 16 petugas KPPS meninggal dunia. Jumlah korban terbanyak di Jawa Barat yang mencapai 12 orang. Adapun empat lainnya di Sulawesi Selatan.
Hal lain, banyak pemilih kebingungan ketika harus memilih calon anggota legislatif lantaran informasinya tenggelam oleh pemilihan capres dan cawapres. Di luar negeri, pemilih kehilangan haknya karena durasi pencoblosan yang terbatas.
“Karena itu kemarin kita rapat bersama Komisi A untuk mengevalusi pelaksanaan dengan berbagai macam kejadian itu,” ungkapnya.
Dalam rapat evaluasi di Komisi A DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/7) kemarin, Wakil Ketua Komisi A William Yani mendorong agar seluruh masukan dari pihaknya, KPU dan Bawaslu dikompilasi untuk kemudian dijadikan bahan rekomendasi.
“Rekomendasi tersebut akan kita teruskan ke tingkat nasional. Ini penting, juga untuk masing-masing partai peserta pemilu,” tandasnya. (DDJP/ans/oki)