Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mengevaluasi postur Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020.
Pras sapaan akrab Prasetio menilai, agar APBD tahun anggaran 2020 berkualitas, Bappeda perlu mengkoreksi seluruh mata anggaran kegiatan untuk memastikan seluruhnya untuk kegiatan prioritas dan produktif.
“Karena di pembahasan awal ini seluruh anggaran masih ada di ranahnya Bappeda, karena belum dibahas detail di Banggar besar juga,” ujarnya, Jumat (1/11).
Pras juga mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi kembali proyeksi pendapatan dalam Rancangan APBD tahun 2020. Menurutnya masih banyak anggaran belanja yang tidak sesuai dengan pendapatan hingga pada akhirnya terdapat potensi defisit dalam Rancangan APBD tahun 2020.
“Karena setelah saya berkeliling, kenapa yang sebelumnya bisa terkena opini WDP oleh BPK saat itu, tapi pembangunan ada dimana-mana, berarti kita tidak pernah defisit. Makanya saya harap ada perencanaan yang lebih baik dari Bappeda untuk kemajuan pembangunan di DKI Jakarta,” terangnya.
Dengan demikian, Pras memastikan pihaknya akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan seluruh peredaran proyeksi maupun realisasi kegiatan mata anggaran yang bersinggungan dengan APBD.
“Saya akan kritisi mana anggaran-anggaran yang tidak penting di seluruh komisi. Karena saya harap rancangan KUA-PPAS APBD 2020 yang diberikan Bappeda betul-betul tepat sasaran dan tetap berkualitas,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)